Hal tersebut disebabkan karena Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi baik dari suku hingga agama. Contoh, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang hanya kuat di Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya, sedangkan untuk di Aceh maupun Papua, kepengurusan PKB sangat lemah. Begitu juga dengan PPP yang lemah di Papua. PAN yang hanya dekat dengan Muhammadiyah.
Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat politik LIPI Siti Zuhro di Jakarta, Kamis (30/8). Menurutnya partai yang mengusung basis massa agama akan ketar ketir menghadapi proses verifikasi yang sangat sulit. Sehingga partai tersebut harus bereformasi diri agar dapat diterima oleh semua kalangan.
"PKB dari waktu ke waktu mengalami penurunan, karena mengusung kalangan NU dan dikenal dengan partai sepuh yang terfokus di Jawa Timuer. Begitu juga dengan PAN dengan Muhammadiyahnya walaupun dia telah bereformasi. PPP yang identik dengan agama Islam akan kesulitan di daerah yang basis massanya beragama lain seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan PKS basis massanya lebih urban, seperti kampus, pengajian, dan tidak menutup kemungkinan agama lain. Sehingga semakin menegaskan bahwa Partai bernuansa agama menjadi kurang relevan dan signifikan lolos dari proses verifikasi," ujarnya.
Sedangkan partai berbasis massa universal, seperti Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, Gerindra dan Hanura, memiliki kesempatan yang lebih besar untuk lolos verifikasi dan diuntungkan akan putusan tersebut.
Dampak positifnya adalah setiap partai yang lolos verifikasi memiliki basis massa kuat di seluruh Indonesia dan merupakan langkah menyongsong konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Senada dengan itu, ketua DPP Partai Hanura cukup gembira dengan hasil putusan MK karena menguntungkan partainya. "Akhirnya Partai yang diuntungkan dengan putusan MK adalah partai nasionalis, yang bisa masuk ke kiri dan kanan," kata DPP Partai Hanura Saleh Husin, Komplek Parlemen. (*/OL-3)
Sumber: MediaIndonesia.com
Tidak ada komentar:
Terimakasih Anda sudah mengunjungi blog ini