Telaah Kritis Atas MOU PSSI Dan KPSI

Hari ini publik sepakbola Indonesia diberi suguhan kabar yang menggembirakan. Selain masih bisa menikmati turnamen besar sekelas piala Eropa secara gratis, publik juga diberi kabar mengenai tercapainya kesepakatan damai antara PSSI dan KPSI.

Seperti yang diberitakan oleh bola.net, kesepakatan damai (MOU) antara PSSI dan KPSI menghasilkan tiga point, yakni sebagai berikut:

1. Akan dibentuk komite penggabungan yang akan membentuk Liga Kasta Tertinggi yang baru. Sebagai penggabungan kompetisi ISL dan IPL. Komite juga akan mereview semua statuta dan hal-hal yang berkaitan dengan itu bersama FIFA dan AFC.
2. Mengembalikan keanggotaan 4 Exco.
3. ISL akan terus berlanjut dan berada di bawah PSSI, sementara KPSI bubar jalan.

Dengan mencermati tiga poin MOU antara PSSI dan KPSI, setidaknya kita bisa mengambil beberapa kesimpulan serta harapan, yaitu:

1. Strategi Djohar dengan bertahan ala “catenaccio” adalah strategi yang jitu. Terbukti KPSI “terpaksa” mengalah dengan menandatangani butir2 kesepakatan di hadapan AFC. Apabila KPSI tetap ngotot untuk melanjutkan kiprahnya, dapat dipastikan akan mengurangi simpati publik terhadap KPSI. Sebab, ternyata embel2 penyelamat pada KPSI hanya membuahkan sanksi dari FIFA.
2. MOU ini juga merupakan sebuah pengakuan AFC akan eksitensi ISL. Oleh karenannya, Nil Maizar tak perlu khawatir lagi untuk memanggil para pemain ISL demi membela negaranya dengan berkostum timnas. Dan APPI tak perlu lagi berkoar-koar tentang harus adanya surat legal dari FIFA atas diizinkannya pemain ISL untuk membela timnas INdonesia.
3. Sepintas, MOU tersebut seperti “kekalahan” dari PSSI, yaitu berupa pengakuan atas turnamen IST. Tapi jika kita telaah mendalam, justru yang mengalami “kekalahan” ialah kubu KPSI. Sebab dengan kengototannya selamaa ini dan dari banyaknya biaya yang dikeluarkan, ternyata tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, yaitu mengkudeta posisi Djohar sebagai ketua umum PSSI yang sah.
4. Diharapkan ke depannya, PSSI harus lebih terbuka dan transparan mengenai verifikasi terhadap klub2 yang akan berlaga di kompetisi tertinggi  Indonesia. Andai tak memerlukan verifikasi, maka PSSI harus mencari solusi yang tepat demi win-win solution mengenai team mana saja yang berhak berlaga di kasta tertinggi.
5. PSSI harus mencari solusi penyelesaian bagi klub2 yang memiliki nama yang sama. Entah itu harus melewati jalur pengadilan atau melalui mediasi antara pengurus kedua belah pihak. Diharapkan ke depannya, tak ada lagi klub dengan nama yang sama.
6. PSSI harus belajar dari kisruh sepakbola Nasional yang berlarut-larut. Tentu PSSI tak akan pernah melupakan siapa sosok keempat anggota exco yang membelot. Ke depan diharapkan PSSI bisa lebih tegas dalam menyikapi segala gejolak yang timbul, tentu saja dengan mengedepankan mediasi sehingga bisa meredam agar konflik baru tak muncul kembali. Ingat, MOU ini hanyalah sebuah awal dan bukan akhir. Sehingga sangat memungkinkan bila MOU ini bak api dalam sekam, yang justru akan menimbulkan konflik baru lagi jika PSSI dan pihak KPSI tak legowo dalam menyikapi perbedaan.
7. Komite gabungan yang akan dibentuk, selain melibatkan wakil masing2 dari kedua belah pihak, juga diharapkan melibatkan “orang luar” yang netral. “orang luar” itu harus mempunyai catatan tidak pernah terlibat persseteruan antara PSSI dan KPSI, juga tidak pernah terlibat dalam rezim baginda NURdin. PSSI bisa mengambil “orang luar” tersebut dari anasir yang selama ini berkaitan dengan sepakbola, seperti pengamat atau pemerhati sepakbola Nasional, atau bila perlu juga bisa dipertimbangkan melibatkan anasir dari AFC. Semua ini agar ada keputusan yang tidak berat sebelah dan akhirnya memberi kesan merugikan sebelah pihak.
8. Bila setelah MOU ini ada pihak yang merasa dirugikan, dan kemudian membentuk organisasi berstempel penyelamat, maka kita selaku publik sepakbola wajib mengecam kelompok tersebut. Karena sesungguhnya mereka bukanlah penyelamat. Setuju saudara-saudara?

(Dewa Gilang, sumber)