SEKITAR satu tahunan lagi, masa jabatan SBY sebagai Presiden RI akan selesai. Banyak warga di daerahku bertanya-tanya. Akan bagaimana jadinya nasib program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintahan SBY bila yang bersangkutan tidak lagi berkuasa. Apakah nasibnya akan sama seperti program lain yang digulirkan pemerintah sebelumnya, menguap tanpa jelas juntrungan-nya? Seperti halnya KUT (Kredit Usaha Tani) yang meninggalkan catatan penuh tanda-tanya.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, atau lebih dikenal dengan sebutan PNPM-MPd, di Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dirasakan benar manfaatnya bagi masyarakat dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana lembaga pendidikan, maupun infrastruktur jalan desa.
Setiap tahun, sepuluh desa di wilayah kecamatan tersebut memiliki kegiatan melalui BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk membangun sarana pendidikan keagamaan, seperti halnya madrasah diniyah atau majelis taklim, posyandu, saluran irigasi, dan sarana air bersih, sampai jalan desa. Dengan nilai bantuan dana yang tidak kurang dari Rp 100 juta untuk setiap desa.
Sehingga dinamika masyarakat dalam membangun desanya tampak semakin bergairah saja, meskipun dalam hal ini masyarakat harus merogoh saku sendiri dan mengeluarkan tenaga untuk menyokongnya. Karena pada prinsipnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan membangun desanya sangat diharapkan. Maka budaya gotong-royong yang semula disinyalir semakin pudarpun, belakangan ini tampak bangkit kembali.
Malahan diakui tokoh masyarakat di daerahku, program ini merupakan program yang dianggap berhasil dan tepat sasaran, tidak seperti program-program sebelumnya yang tidak jelas rimbanya. Demikian juga tingkat kebocoran pun dapat diminimalisir, karena manajemen dan pengawasannya melibatkan seluruh masyarakat.
Demikian juga kelompok-kelompok SPP (Simpan-Pinjam khusus Perempuan) tumbuh bak jamur di musim hujan. Salah satu manfaat yang dirasakan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga mulai tampak. Beberapa usaha produktif yang dikelola mkaum perempuan, mulai dari membuat makanan olahan, sampai usaha konveksi, sudah mulai berkembang di setiap desa. Dankaum perempuan yang biasanya hanya ngerumpi sambil menanti kedatangan suaminya yang sedang mencari nafkah, belakangan ini sudah tidak tampak terlihat lagi. Mereka memiliki kesibukan, baik sebagai pedagang keliling maupun sebagai yang memproduksi barang dagangan yang dijula teman kelompoknya. Maka penghasilan keluarga pun ada tambahan, tanpa harus mengandalkan penghasilan suami lagi.
Tidak hanya itu saja, para rentenir pun yang semula banyak berkeliaran, belakangan ini mulai berkurang, karena bunga pinjaman SPP sedemikian kecilnya. Malahan bunga dari pinjaman itu justru dikembangkan lagi menjadi modal untuk membentuk kelompok-kelompok SPP yang menyusul kemudian.
Oleh karena itu, warga di daerahku bertanya, akan bagaimana jadinya PNPM ini kalau SBY telah lengser? Apakah akan seperti program pemerintah sebelumnya, atau akan tetap berlangsung, bahkanan akan semakin ditingkatkan oleh pemerintah yang menggantikannya?
Terutama sekali terkait dengan status hukum pengelola PNPM di tingkat kecamatan misalnya, para pengurus UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang telah memiliki asset yang lumayan besar, sekitar Rp 6 milyar, ditambah dengan bangunan serta tanahnya yang bernilai ratusan juta itu, perlu mendapat ketetapan hukum dalam hal pengelolaannya. ***
(Suka maupun tidak, ini adalah fakta yang ada di daerahku)
Cigupit, 2012/07/19
Sumber: kompasiana.com
Sent from BudiaanBerry® on 3
Tidak ada komentar:
Terimakasih Anda sudah mengunjungi blog ini