Kementerian Agama, Skak Mat!

muslimdaily.net

Kementerian Agama harus segera bercermin dan berbenah kalau tidak ingin disebut pecundang. Bagaimana tidak? Nyata-nyata Kementrian Agama tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010 dengan jelas menyebutkan misinya: meningkatkan kualitas kehidupan beragama, Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama, meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kementerian Agama harus bertanggungjawab dengan misi yang telah mereka buat.

Sebagai bagian dari bangsa Indonesia saya berhak untuk mempertanyakan kinerja kementrian agama, terutama mengenai kualitas hidup beragama dan kualitas kerukunan umat beragama. Kekerasan atas nama agama kerap kali melanda seluruh wilayah di tanah air. The Wahid Institute mencatat selama 2011 terjadi 92 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jumlah itu meningkat 18 persen dari tahun sebelumnya, 62 kasus. Pelarangan dan pembatasan aktivitas keagamaan atau kegiatan ibadah tercatat 49 kasus. Disusul tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara (20 kasus), pembiaran kekerasan (11 kasus), kekerasan dan pemaksaan keyakinan serta penyegelan dan pelarangan rumah ibadah (masing-masing 9 kasus). Pelanggaran lain adalah kriminalisasi atau viktimisasi keyakinan (4 kasus). Setara Institute mencatat lebih dari 300 kekerasan atas nama agama terjadi.

Kekerasan dan intoleransi yang terjadi di Indonesia mengindikasikan adanya hal yang keliru dalam kehidupan keberagamaan negeri ini.  Kementerian Agama tidak boleh melemparkan tanggungjawab kepada aparat kepolisian. Kementerian Agama tentu juga harus bertanggungjawab atas semua itu. Lihat saja sekarang. Di antara 300-an kekerasan atas nama agama terjadi, di mana Surya Dharma Ali dan timnya berada? Sedang apakah mereka?

Bangsa Indonesia yang memiliki sejarah panjang sejak terbentuknya tentu akan menjadi bangsa pecundang jika kementrian yang mengurusi agama —hal yang paling sensitif di negara Indonesia– tidak bekerja atau justru malah seiya sekata dengan FPI dan ormas-ormas sejenis yang mengancam hak minoritas untuk beribadah. Atau mungkin kita perlu curiga kalau kementrian agama diisi oleh orang-orang yang memang tidak terlalu peduli dengan toleransi. Kalau begitu, “skak mat” untuk Kementrian Agama, karena uang pajak kami untuk menggaji Anda akan menjadi racun (haram) bagi perut Anda sendiri.