Negara Berikan Dalih atas Aksi Kekerasan Kelompok Intoleran

JAKARTA--MICOM: Tindak intoleran dan penyerangan terhadap warga Syiah di Sampang, Jawa Timur, terjadi karena negara memberikan dalih atas tindak kekerasan yang terjadi.

"Jadi ini sudah intoleransi maksimum yang diperbolehkan oleh negara. Padahal seharusnya negara melindungi warganya, apapun alasannya," kata aktivis Hak Asasi Manusia Usman Hamid usai konferensi pers di LBH Jakarta, Senin (27/8).

Ia mengatakan, tidak adanya penegakan hukum secara tuntas telah membuat tindak intoleransi semakin mewabah.

"Negara seakan memberikan preteks (dalih) untuk melanggengkan tindak intoleransi ini," kata pendiri Institut Kebajikan Publik tersebut.

Menurutnya, kasus penyerangan di Sampang berbau konflik antarpenganut agama. Padahal, sebenarnya tidak seperti itu.

"Laporan Kesbangpol, Bakominda, dan Polda Jatim berbeda. Antarlembaga negara saja sudah berbeda dalam laporan penyebab kejadian," kata Usman.

Atas segala pembiaran yang dilakukan, kata Usman, negara harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa manusia, terbakarnya sekolah, pesantren, rumah-rumah warga Syiah.

"Rasa tanggung jawab harus diwujudkan dengan menangkap, menindak, menghukum para pelaku itu dan jika tidak dapat diwujudkan sebaiknya mundur saja," kata Usman.

Mantan Koordinator Kontras itu menambahkan, peristiwa tersebut menambah preseden buruk atas perkembangan demokrasi di Indonesia.

Terlebih lagi, kasus itu akan dilaporkan juga saat Universal Periodic Report Dewan HAM PBB. "Ini akan semakin mendekatkan Indonesia sebagai negara gagal," tukasnya. (OX/OL-5)

Sumber: MediaIndonesia.com